Indonesia ini menurut luasnya merupakan negara di urutan ke 17 di dunia di bawah Meksiko, di mana pada tahun 2016 menurut data BPS luas daratannya adalah 1.913.578,68 km2. Sering dikatakan bahwa luas daratan Indonesia itu adalah 190 juta hektar.
Dari luas 190 juta hektar itu, secara spasial terbagi lagi ke dalam 2 status besar yaitu kawasan hutan dan bukan kawasan hutan yang dalam istilah Departemen Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) sering disebut sebagai Areal Penggunaan Lain atau APL. Menurut data resmi KLHK luas kawasan hutan Indonesia per Desember tahun 2019 adalah seluas 120 juta hektar tepatnya 120.495.702,96 hektar. Artinya di sisi lain areal di Indonesia yang bukan kawasan hutan (APL) terdapat seluas kurang lebih 70 juta hektar atau sekitar 36,8% dari luas daratan Indonesia, itu pun termasuk di dalamnya perairan seperti sungai, danau, dan sejenisnya.
Nah di areal yang 70 juta hektar itulah penduduk Indonesia yang katanya saat ini berjumlah 270 juta tinggal, beraktifitas dan berjuang untuk hidupnya. Itupun di dalamnya terjadi lagi ‘persaingan’ untuk memanfaatkan lahan 70 juta hektar tersebut untuk berbagai kepentingan yang ‘saling sikut’ dan kadang menimbulkan konflik ruang. Misalnya izin-izin pengelolaan lahan (baca : konsesi lahan), sebagai contoh menurut data Forest Watch Indonesia (FWI), pada tahun 2018 luas konsesi perkebunan kelapa sawit saja sudah mencapai 14,03 juta hektare, itu belum termasuk jenis perkebunan lainnya. Belum lagi lahan-lahan yang dimanfaatkan untuk sektor pertambangan, industri, dan lain-lainya yang pastinya luasnya besar-besar. Artinya dari 70 juta hektar tadi sudah berkurang lagi menjadi 56 juta hektar ‘gara-gara’ luas perkebuan sawit. Entah berapa luas lahan real yang bisa dengan ‘bebas’ ditinggali oleh penduduk biasa yang 270 juta orang itu karena tidak ada data resmi.
Lintasbumi menjadi penasaran untuk menghitungnya sendiri, dan secara kebetulan karena kebutuhan pekerjaan mendapatkan shapefile batas kawasan hutan dari KLHK tahun 2019, yang tampilannya bisa dilihat pada heading image postingan ini. Dalam proses perhitungan tersebut lintasbumi menggunakan software QGIS dengan sistem proyeksi World Cylindrical Equal Area, artinya bisa saja luasnya akan berbeda dengan data resmi.
Menurut hasil perhitungan shp tersebut, luas daratan total (daratan + perairan darat) adalah 189.355.527,3 hektar. Luas kawasan hutan di darat adalah 119.517.769,3 hektar, namun jika kawasan hutan termasuk dengan batas di laut maka total luasnya adalah 124.707.415,3 hektar. Untuk per jenis hutannya sengaja tidak dilakukan summary luas, silahkan teman-teman melihat data resmi. Sedangkan luas APL adalah 68.991.409,06 hektar, dan luas perairan darat (tubuh air) 846.348,88 hektar.
Status kawasan hutan di wilayah kabupaten
Untuk lebih membunyikan data, lintasbumi kemudian meng-overlay-kan data kawasan hutan tersebut dengan batas administrasi kabupaten dari BPS tahun 2016. Fokus kemudian secara khusus untuk keberadaan APL saja, kemudian luas APL dihitung untuk setiap kabupaten/kota, dan dikalkulasi juga prosentase antara luas APL dan luas kabupaten/kota nya. Setelah diurutkan maka didapatkan bahwa kabupaten dengan prosentase APL terkecil di Indonesia berada di Kabupaten Nduga Provinsi Papua yang hanya 0.172%, yang berarti 99,83% wilayahnya adalah kawasan hutan.
Secara umum di Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat), kabupaten-kabupatennya sebagian besar lahannya merupakan kawasan hutan, hal ini terbukti dari urutan prosentasi sampai 17 besar masih dimiliki oleh kabupaten-kabupaten di Papua, baru di urutan ke 18 adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
Jika dilanjutkan ke besaran prosentasi APL kurang dari 10%, maka terdapat 33 kabupaten. Terlihat dari peta bahwa sebagian besar yaitu 28 kabupaten terdapat di Papua. Wilayah lainnya di luar Papua yaitu di Provinsi Maluku (Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat, dan Buru Selatan), 1 di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Murung Raya, dan 1 di Provinsi Kalimantan Utara yaitu Kabupaten Malinau. Artinya di 33 kabupaten tersebut 90% lebih wilayahnya berstatus kawasan hutan.
Baca juga : 11 Kabupaten Terkecil di Indonesia
Bagaimana di wilayah dengan status kota ?
Yang menarik adalah hasil overlay juga menunjukan bahwa tidak hanya di wilayah dengan status kabupaten, namun di kota juga ada yang sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan. Urutan teratas dipegang oleh Kota Palangkaraya yang juga merupakan ibukota Provinsi Kalimantan tengah. Prosentase APL nya hanya sekitar 17% dari luas wilayahnya, artinya 83% wilayahnya adalah kawasan hutan.
Total terdapat 10 kota di Indonesia yang prosentase APL nya kurang dari 50% luas wilayahnya, yaitu Palangkaraya, Sorong, Tidore, Dumai, Jayapura, Sungai Penuh, Ternate, Batu, Padang, dan Tual seperti bisa dilihat pada gambar tabel berikut. Kota Batu dan Kabupaten Situbondo keduanya di Jawa Timur, merupakan dua wilayah di Pulau Jawa yang prosentase APL nya kurang dari 50% luas wilayah.
Catatan penting
Harap menjadi catatan bahwa arti kawasan hutan tidak berarti sepenuhnya bahwa di dalam areanya 100% atau sebagian besar bertutupan hutan/kayu, bisa saja mempunyai tutupan bukan hutan atau vegetasi hutannya kurang rapat, entah karena deforestasi atau faktor alam. Kawasan hutan di sini diartikan lebih kepada status kepemilikan dari area tersebut dalam hal ini milik pemerintah melalui KLHK, yang ditetapkan dengan SK Menteri KLHK. Dalam beberapa kasus yang bisa dikatakan tidak sedikit, tata batas kawasan hutan tersebut belum sepenuhnya disepakati oleh para pihak di lokasi tersebut.
Perhatian :
Postingan ini hanya sekedar ingin memberikan gambaran umum dan pengetahuan kepada netter. Angka-angka luas dan prosentase yang muncul di postingan ini hanyalah hasil ‘utak-atik’ tidak resmi yang dilakukan secara SIG dengan data seadanya, sehingga bukan data official dan memang bukan ditujukan untuk hal itu. Untuk data official silahkan kunjungi atau kutip dari situs lembaga yang berwenang di bidangnya.
Leave a Reply