3 Mazhab Peta Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Isu lingkungan hidup merupakan hal yang selalu seksi dan menarik untuk dibahas dalam kaitannya dengan kegiatan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. Misalnya kejadian-kejadian bencana yang sering terjadi akhir-akhir ini seperti kebakaran hutan, longsor/gerakan tanah, banjir (bandang), dan sebagainya pasti secara spontan akan selalu dikaitkan dengan kemungkinan adanya kerusakan lingkungan hidup. Sejatinya memang kehidupan manusia tidak akan bisa lepas dari lingkungan hidup, karena kata salah satu profesor yang mengajar saya dulu mengatakan bahwa hubungan antara manusia dan lingkungan hidup itu adalah sesuatu yang abadi. Tuhan menciptakan manusia disertai dengan unsur-unsur yang mendukungnya (alam dan segala isinya).

Nah, dalam kaitannya dengan pembangunan seperti tadi disebutkan, isu lingkungan pasti saja akan selalu diperhatikan dan dipertimbangkan. Selain karena kesadaran untuk melestarikan kondisi lingkungan hidup dan mencegah bencana di masa depan, prinsip pembangunan berkelanjutan juga telah diratifikasi oleh pemerintah misalnya melalui Perpes Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang berarti setiap aspek pembangunan di manapun harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Namun sebetulnya jauh sebelum keluar perpres tersebut misalnya pemerintah juga sudah menerbitakan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang di dalamnya menyebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara. Salah satu implementasi dari UU itu adalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Pemerintah di semua level wajib melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan itu, dan salah satu implementasi teknis di mana lintasbumi pernah terlibat dalam pelaksanaannya yaitu adanya kegiatan KLHS atau Kajian Lingkungan Hidup Startegis yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota di beberapa daerah. Salah satu hal wajib di dalam pengerjaan dokumen KLHS itu adalah harus adanya Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDT LH).

 

‘Mazhab-Mazhab’ Peta DDDT LH

Postingan ini sebagai pengamatan dan share pengalaman lintasbumi tentang peta DDDT LH yang ada saat ini dan pernah diolah dalam berproyek. Lintasbumi selama ini hanya berlaku sebagai user dari peta DDDT LH, namun ketika ada informasi DDDT LH yang kurang, terkadang mau tidak mau membuat alternatif peta lainnya. Apa dan bagaimana isinya atau pedoman untuk membuat peta DDDT LH? Setidaknya sampai saat ini menurut lintas bumi ada 3 tipe atau pendekatan peta DDDT LH di Indonesia.

1) Peta DDDT LH versi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Pertama kali pernah mendapatkan peta DDDT LH ini adalah versi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk seluruh wilayah NKRI format shp, data tahun 2016. Isinya mengklasifikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup suatu wilayah berdasarkan jasa ekosistem (jasa lingkungan/jasling), terdiri dari beberapa jenis jasling bahkan ada yang sampai 20 jenis jasling (silahkan googling jika ingin mengetahui lebih lanjut). Kebetulan lintasbumi mengetahui salah satu anggota tim penyusunnya adalah dari kalangan akademisi (ITB), karena pada salah satu webinar yang lintasbumi ikuti beliau menjelaskan bagaimana tahapan pembuatannya juga.

Setelah beberapa lama lintasbumi bergelut dengan data tersebut, ternyata peta DDDT LH ini sebetulnya ada atau bisa dibuat dengan beberapa versi metode atau pendekatan, jadi yang versi KLHK tadi bukanlah satu-satunya data DDDT LH yang wajib dirujuk (karena juga tidak ada peraturan baik UU/PP/Perpres/Permen, dst. yang mewajibkan harus merujuk data KLHK). Beberapa provinsi serta kabupaten/kota juga bahkan membuat peta DDDT LH versi mereka sendiri dengan data yang lebih detail dan terbaru, karena merasa data versi KLHK itu mungkin tidak up to date untuk kebutuhan mereka.

(Contoh) Peta DDDT LH versi KLHK untuk Jasling Penyediaan Air
Attribute Table data DDDT LH versi KLHK

Secara singkat menurut beberapa publikasi, bahan dasar dari peta DDDT LH versi di atas adalah; 1) Peta Penutupan Lahan, 2) Peta Geologi, 3) Peta Topografi, 4) Peta Cekungan Air Tanah, 5) Peta Iklim, dst. Dari peta-peta tersebut kemudian dibuat peta bentuk lahan (landform) atau tepatnya peta Ekoregion (darat), yang digunakan kemudian adalah data tutupan lahan dan ekoregion (saat ini peta ekoregion juga bisa diunduh lewat arcgis rest service di website KLHK).

Kemudian berbasis info kelas penutupan lahan, kelas ekoregion, dan tipe jasa lingkungan tersebut maka ditanyalah pendapat beberapa pakar terkait tentang nilai strategis (biasa lewat kuisioner) antara jenis tutupan lahan, bentuk bentang lahan (ekorgion), dan jenis jasa lingkungan dimaksud (sebanyak 20 tipe jasling). Lalu diolah melalui metode AHP, dan singkat cerita didapatlah nilai indeks kepentingan masing-masing tipe tutupan lahan, ekoregion, dan jasling. Lalu dilakukan overlay peta-peta di atas, jumlah nilai indeks versi AHP dari ketiga tipe peta ditotalkan, dikelaskan menjadi 5 kelas sesuai metode SIG (Sangat Tinggi sampai dengan Sangat Rendah) dan jadilah peta DDDT LH seperti sudah ditunjukan pada gambar di atas. 

Karena melibatkan subyektifitas (pakar) maka jangan heran akan selalu ada perbedaan informasi nilai / kelas dari DDDT LH untuk berbagai versi (wali data). Misalnya lintasbumi membandingkan antara peta DDDT LH untuk Indeks Jasling Penyediaan Air versi KLHK dan versi Pemprov, jauh sekali perbedaanya, seperti terlihat di bawah ini. Untuk metodenya sendiri, jika ada yang tertarik untuk membuatnya, teman-teman bisa merujuk ke salah satu referensi misalnya di alamat http://p3esumatera.menlhk.go.id/p3es/uploads/unduhan/201143_-_ATR_-_AP150_-_DUPLEX_-_50_-_SET_ok_-_B_REVISI_.pdf.

Perbandingan peta DDDT LH versi KLHK dan Pemda

2) Pendekatan DD LH Berbasis Peta Kemampuan Lahan

Jika diantara teman-teman yang berasal dari latar belakang ilmu tanah, lingkungan, atau perencanaan wilayah, barangkali tidak asing dengan istilah kemampuan lahan ini.  Untuk memperoleh peta daya dukung suatu wilayah, juga bisa berbasiskan peta kemampuan lahan, hal ini sesuai dengan Permen LH No. 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah. Di dalamnya bisa dibaca apa saja data yang harus disiapkan dan bagaimana cara pengolahan spasialnya.



Secara umum kelas kemampuan lahan pada pedoman tersebut dikelaskan menjadi I – VIII, di mana untuk kelas I – IV bisa direkomendasikan untuk kegiatan budidaya (pembangunan), sedangkan kelas V – VIII lebih direkomendasikan untuk dikonservasi atau lindung. Sayangnya peta ini terbatas hanya pada daya dukung berbasis lahan, jadi informasinya sangat terbatas. Namun ini bisa jadi salah satu alternatif jika data lain tidak bisa didapatkan.

Beberapa data dasar yang dibutuhkan untuk membuat peta kemampuan lahan ini adalah peta sistem lahan (untuk peta jenis tanah, atau jika ada peta jenis tanah detail misal dari BBSDLP), peta topografi (semisal DEM untuk membuat peta lereng yang lebih detail), peta kerawanan bencana (banjir/longsor).

Contoh peta kemampuan lahan

3) Peta DDDT Berbasis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) dari Kementerian PU

Nah kalau yang ini, secara substansi sama juga masih berbasis lahan namun tipenya lebih beragam, sehingga informasi daya dukung lingkungan hidupnya bisa dilihat dari berbagai aspek. Hal itu mengacu pada Permen PU No. 20 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang. Dalam Permen ini, SKL terbagi ke dalam 9 yaitu SKL Morfologi, SKL Kemudahan Dikerjakan, SKL Kestabilan Lereng, SKL Kestabilan Pondasi, SKL Ketersediaan Air, SKL Terhadap Erosi, SKL Untuk Drainase, SKL Pembuangan Limbah, SKL Terhadap Bencana Alam. Adapun kemudian nilai kesembilan SKL tersebut nantinya dikalikan dengan nilai bobot yang sudah tentukan, lalu dijumlah (secara spasial juga dioverlay) dan dikelaskan lagi menjadi 5 dengan nama Peta Satuan Kemampuan Lahan untuk Pengembangan.

Salah satu yang unik menurut pengalaman lintasbumi mengolah dengan metode ini adalah pengkelasan tipe SKL nya yang kurang baku, yaitu Rendah – Kurang – Sedang – Cukup – Tinggi, dan tidak ada ‘terjemahannya’ dalam Permen tersebut. Mungkin pengguna bisa menganalogikannya dengan 5 kelas peta DDDT LH versi KLHK. Bagi yang membutuhkan buku pedomannya silahkan teman-teman bisa mengunduhnya di https://jdih.pu.go.id/internal/assets/assets/produk/PermenPUPR/2007/07/PermenPU20-2007.pdf. Dalam permen tersebut juga dijelaskan bagaimana cara menghitung daya tampung berdasarkan potensi ketersediaan air dan ketersediaan lahan menggunakan data jumlah penduduk.

Data dasar yang dibutuhkan mirip dengM kemampuan lahan antara lain peta jenis tanah (misal dari peta sistem lahan atau yang lebih detail), peta topografi/peta DEM (lereng), peta penggunaan/penutupan lahan, peta kerawanan bencana (gempa, longsor, atau banjir), dll.

Contoh Peta SKL Erosi dan Ketersediaan Air
Contoh Peta SKL untuk Pengembangan (Nilai SKL Total)

Peta DDDT LH ini biasanya kalau dalam KLHS digunakan dalam pembahasan 6 muatan KLHS sesuai dengan pasal 16 UU No 32 tahun 2009. Namun terkadang juga bisa dijadikan sebagai indikator isu-isu terkait resiko lingkungan hidup di suatu wilayah baik dalam KLHS ataupun diluar KLHS. Jika repot membuat peta DDDT LH sendiri, lantas bagaimana memperoleh peta DDDT LH ini? Untuk yang versi KLHK kemungkinan harus secara resmi mengajukan permintaan data ke KLHK ataupun melalui ‘jaringan offline‘ lainnya. Sedangkan untuk yang versi pemprov/pemkab beberapa di antaranya ada yang sudah dipublish di webgis/geoportal ataupun arcgis rest service nya sehingga bisa diunduh.

Bagikan ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *