3 Mazhab Peta Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Jika terjadi bencana alam terutama longsor atau banjir, atau polusi seperti pencemaran sungai (limbah), apa yang pertama terfikir sebagai penyebanya? siapa atau apa yang akan disalahkan? Secara spontan kita akan berfikir atau mengatakan mungkin itu hanya gejala alam saja atau karena kondisi ektrim, tapi mungkin juga lingkungan ada yang rusak. Bisa jadi memang demikian, yaitu lingkungan rusak atau terdegradasi.

Kehidupan manusia berelasi dengan atau tidak akan bisa lepas dari lingkungan hidup. Salah satu profesor yang mengajar S2 saya dulu bahkan mengatakan bahwa hubungan antara manusia dan lingkungan hidup itu adalah sesuatu yang abadi, saling mempengaruhi. Tuhan menciptakan manusia disertai dengan unsur-unsur yang mendukung kehidupannya yaitu alam dan segala isinya (baca: lingkungan). Apa yang terjadi pada lingkungan juga turut dipengaruhi oleh apa yang dilakukan manusia terhadap alam.

Makanya isu lingkungan hidup tak akan lekang dimakan zaman, selalu seksi dan menarik untuk dibahas apalagi jika dikaitkan dengan kegiatan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang bersifat ‘mengeksploitasi’ lingkungan. Sekali lagi, banyaknya kejadian bencana alam yang sering terjadi akhir-akhir ini seperti kebakaran hutan, longsor/gerakan tanah, banjir (bandang), dan sebagainya secara selalu dikaitkan dengan kemungkinan adanya kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pembangunan yang ‘berlebihan’, tak memperhatikan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

Daftar isi :

Walaupun memerlukan penelitian lebih lanjut, Lintasbumi berpendapat saat ini ideologi atau kesadaran untuk melestarikan kondisi lingkungan hidup mungkin relatif cukup baik. Hal itu sedikit banyaknya dipengaruhi semakin banyaknya media kampanye lingkungan baik di media cetak, elektronik, media sosial, pelajaran di sekolah, dan sejenisnya. Namun di sisi lain yaitu di tataran implementasi, kesadaran untuk melestarikan lingkungan ini sepertinya belum begitu berjalan dengan baik, misalnya masih banyak data-data yang menunjukan indikator lingkungan tidak baik seperti polusi, deforestasi, hingga akibatnya sekali lagi banyaknya terjadi bencana alam.

Alam (lingkungan) mempunyai keterbatasan, ada unsur lingkungan yang sifatnya bisa diperbarui dan ada yang tidak. Jika kondisi lingkungan terus dieksploitasi manusia melebihi keterbatasannya itu, maka akan menimbulkan dampak buruk lingkungan seperti bencana, kekurangan air, kekurangan pangan, iklim/cuaca ektrim, dan sebagainya yang tentu saja tidak baik bagi kehidupan manusia.

Kita semua atau masyarakat harus sadar untuk menjaga kondisi lingkungan, memperhatikan lingkungan dalam berkegiatan sehari-hari. Hal itu selain untuk mencegah hal buruk seperti bencana juga untuk kehidupan generasi nanti. Sesuai dengan pengertian pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang.

Prinsip pembangunan berkelanjutan sendiri telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, misalnya melalui Perpes Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ini berarti setiap aspek pembangunan di Indonesia pada level manapun harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Jauh sebelum keluar perpres tersebut pemerintah sudah menerbitakan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang di dalamnya menyebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara. UU itu juga kemudian diturunkan ke dalam berbagai Peraturan Pemerintah yang lebih teknis.

Sebagai pelaksanaan dari UU dan Perpres tersebut, dalam melakukan pembangunan yang sekiranya akan berdampak terhadap lingkungan maka ‘wajib’ dikaji lingkungan hidupnya terlebih dulu (PP No. 46/2016 tentang tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis). Dalam UU LH dan PP itu disebutkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Sesuai UU No 32 Tahun 2009, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Makanya pemerintah di semua level wajib melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan itu, dan memasukan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan pembangunannya dan tentu saja beserta tata cara implementasinya, sampai ke sanksi jika terjadi pelanggaran. Melakukan KLHS atau Kajian Lingkungan Hidup Startegis adalah salah satu kewajiban pemerintah baik level pusat, provinsi, serta kabupaten/kota, terutama pada kebijakan / rencana / program yang sekiranya akan berdampak pada lingkungan dan juga sosial. Apa contohnya? Contohnya adalah tata ruang yang misalkan di dalamnya direncanakan adanya rencana kegiatan pertambangan, industri, jalan tol, bendungan, waduk, bandara, dan sebagainya. Poin wajib di dalam pengerjaan dokumen KLHS itu adalah harus adanya kajian dan Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDT LH). Berikut ini adalah sharing pengalaman Lintasbumi dalam mengelola Peta DDDT LH.



‘Mazhab-Mazhab’ Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Postingan ini hanya sebagai pengamatan dan share pengalaman lintasbumi tentang peta DDDT LH yang ada saat ini, berbasis dari data atau peraturan yang pernah digunakan dalam proyek. Lintasbumi sendiri selama ini kebanyakan hanya sebagai user dari peta DDDT LH, namun ketika ada informasi di peta DDDT LH ‘resmi’ yang kurang, terkadang membuat peta lainnya sebagai alternatif.

Nah apa dan bagaimana isi ataupun pedoman untuk membuat peta DDDT LH? Setidaknya sampai saat ini menurut Lintasbumi ada 3 tipe atau pendekatan yang ada atau bisa dilakukan.

1) Peta DDDT LH versi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Pertama kali pernah mendapatkan peta DDDT LH adalah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk seluruh wilayah NKRI format shp, data tahun 2016. Isinya adalah klasifikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berdasarkan jasa ekosistem / jasa lingkungan (jasling). Dalam attribute table shp nya terdiri 9 jenis jasling, yaitu jasa penyediaan (pangan, air bersih, bahan bakar), dan jasa pengaturan (iklim, udara, tata air, pemurnian air, banjir, longsor). Namun pada kegiatan lain didapati versi peta DDDT LH lain yang mempunyai 20 jenis (silahkan googling jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang jenis jasling).

Hasil eksplorasi Lintasbumi dari berbagai rujukan baik online dan diskusi offline, secara ringkas bisa disebutkan peta DDDT LH versi KLHK ini dibuat dengan beberapa versi metode atau pendekatan. Jadi yang versi KLHK yang pertama Lintasbumi dapatkan bukanlah satu-satunya data DDDT LH yang wajib dirujuk (karena juga tidak ada peraturan baik UU/PP/Perpres/Permen, dst. yang mewajibkan harus merujuk data KLHK). Peta DDDT LH yang sampai 20 jenis jasling kebanyakan dibuat sendiri oleh pemda (provinsi, kabupaten/kota), dengan basis data yang (kemungkinan) lebih detail dan terbaru dikarenakan versi KLHK itu memang tidak up to date.

(Contoh) Peta DDDT LH versi KLHK untuk Jasling Penyediaan Air
Attribute Table data DDDT LH versi KLHK

Bagaimana metode pembuatannya tidak bisa diterangkan secara detail di sini. Secara singkat merujuk beberapa publikasi, bahan dasar dari peta DDDT LH versi KLHK adalah; 1) Peta Penutupan Lahan, 2) Peta Geologi, 3) Peta Topografi, 4) Peta Cekungan Air Tanah, 5) Peta Iklim, dst. Lalu dari beberapa peta tersebut akan ada yang dibuat/analisis menjadi peta bentuk lahan (landform) atau lebih tepatnya peta Ekoregion (darat). Saat ini peta ekoregion juga bisa diunduh lewat arcgis rest service di website KLHK.

Kemudian data penutupan lahan dan ekoregion dikomparasi dengan tipe jasa lingkungan terlebih dulu untuk menentukan kelas masing-masing jasa lingkungan, tepatnya dianalisis bobot pengaruh dari masing-masing kelas penutupan lahan dan ekoregion terhadap setiap jenis jasa lingkungan. Bagaimana menentukannya? Yaitu dengan terlebih dulu menanyakan pendapat beberapa pakar terkait. Penilaian / bobot dari para pakar itu biasanya diolah melalui metode AHP / ANP / dan sebagainya.

Singkat cerita didapatlah nilai indeks kepentingan (ranking) masing-masing tipe tutupan lahan, ekoregion, dan jasling. Masing-masing bobot hasil analisis dimasukan ke attribute table masing-masing peta. Barulah dilakukan overlay peta-peta di atas, jumlah nilai indeks versi AHP dari ketiga tipe peta ditotalkan menjadi nilai jasa lingkungan dimaksud, dikelaskan menjadi 5 kelas sesuai metode SIG (Sangat Tinggi sampai dengan Sangat Rendah). Jadilah peta DDDT LH seperti sudah ditunjukan pada gambar di atas. Karena melibatkan subyektifitas (pakar) maka jangan heran akan selalu ada perbedaan informasi nilai / kelas dari DDDT LH. Misalnya Lintasbumi membandingkan antara peta DDDT LH untuk Indeks Jasling Penyediaan Air versi KLHK dan versi Pemprov, jauh sekali perbedaanya seperti terlihat di gambar bawah ini.

Perbandingan peta DDDT LH versi KLHK dan Pemda

Jika ada yang tertarik untuk membuatnya, teman-teman bisa merujuk ke salah satu referensi misalnya di alamat http://p3esumatera.menlhk.go.id/p3es/uploads/unduhan/201143_-_ATR_-_AP150_-_DUPLEX_-_50_-_SET_ok_-_B_REVISI_.pdf.

Pada tahun 2019 Kemen, LHK telah membuat kajian daya dukung dan daya tampung air nasional terbaru yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri LHK Nomor SK.297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional, yang dokumennya bisa diunduh di sini.

2) Pendekatan Daya Dukung LH Berbasis Peta Kemampuan Lahan

Jika teman-teman tidak mendapatkan data DDDT LH versi KLHK, masih ada pendekatan lain, yaitu membuat peta kemampuan lahan. Hal ini sesuai dengan Permen LH No. 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah. Sesuai Permen tersebut untuk membuatnya harus mempersiapkan antara lain peta kedalaman tanah (di atas / di bawah batuan), tekstur tanah, drainase tanah, lereng, banjir, erosi. Rujukan kelas kemampuan untuk masing-masing jenis data ada di Permen LH tersebut atau bisa merujuk dokumen lain, lalu diinput ke attribute table masing-masing shp (peta). Setelah itu semua peta dioverlay dan kelas kemampuan ditentukan dari yang mempunyai nilai hambatan terbesar (maksimum), sehingga sifatnya kualitatif.



Secara umum kelas kemampuan lahan pada pedoman tersebut dikelaskan menjadi I – VIII, di mana untuk kelas I – IV bisa direkomendasikan untuk kegiatan budidaya (pembangunan), sedangkan kelas V – VIII lebih direkomendasikan untuk dikonservasi atau lindung. Dengan kata lain kelas I – IV adalah kemampuan baik, dan kelas V – VIII kurang baik daya dukungnya. Sayangnya peta ini terbatas hanya pada daya dukung berbasis lahan, jadi informasinya sangat terbatas. Namun ini bisa jadi salah satu alternatif jika data lain tidak bisa didapatkan.

Contoh peta kemampuan lahan

Lintasbumi lebih merekomendasikan yang ini untuk analisis daya dukung daya tampung suatu wilayah. Merujuk permen LH tersebut, selain kemampuan lahan, daya dukung dan daya tampung lingkungan mencakup juga untuk analisis daya dukung air dan daya dukung lahan yang dilihat dari sisi supply and demand. Hal ini karena basisnya bisa menggunakan data sendiri yang lebih up to date, seperti penggunaan lahan, data biofisik, produksi/produktivitas termasuk harga komoditas pangan, rujukan analisis hidrologi, jumlah penduduk, dan seterusnya.

3) Peta Daya Dukung dan Daya Tampung LH Berbasis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) dari Kementerian PU

Nah kalau yang ini secara substansi sama saja masih berbasis lahan, namun tipenya kemampuan yang dianalisis lebih beragam  sehingga informasi daya dukung lingkungan hidup bisa dilihat dari berbagai aspek. Hal itu mengacu pada Permen PU No. 20 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang. Dalam Permen ini, SKL terbagi ke dalam 9 yaitu SKL Morfologi, SKL Kemudahan Dikerjakan, SKL Kestabilan Lereng, SKL Kestabilan Pondasi, SKL Ketersediaan Air, SKL Terhadap Erosi, SKL Untuk Drainase, SKL Pembuangan Limbah, SKL Terhadap Bencana Alam. Adapun kemudian nilai kesembilan SKL tersebut nantinya dikalikan dengan nilai bobot yang sudah tentukan, lalu dijumlah (secara spasial juga dioverlay) dan dikelaskan lagi menjadi 5 dengan nama Peta Satuan Kemampuan Lahan untuk Pengembangan.

Salah satu yang unik menurut pengalaman lintasbumi mengolah dengan metode ini adalah pengkelasan tipe SKL nya yang kurang baku, yaitu Rendah – Kurang – Sedang – Cukup – Tinggi, dan tidak ada ‘terjemahannya’ dalam Permen tersebut. Mungkin pengguna bisa menganalogikannya dengan 5 kelas peta DDDT LH versi KLHK. Bagi yang membutuhkan buku pedomannya silahkan teman-teman bisa mengunduhnya di https://jdih.pu.go.id/internal/assets/assets/produk/PermenPUPR/2007/07/PermenPU20-2007.pdf. Dalam permen tersebut juga dijelaskan bagaimana cara menghitung daya tampung berdasarkan potensi ketersediaan air dan ketersediaan lahan menggunakan data jumlah penduduk.

Data dasar yang dibutuhkan mirip dengan kemampuan lahan sesuai Permen LH 17/2009 dengan beberapa tambahan antara lain peta jenis tanah (misal dari peta sistem lahan atau yang lebih detail), peta topografi/peta DEM (lereng), peta penggunaan/penutupan lahan, peta kerawanan bencana (gempa, longsor, atau banjir), dll.

Contoh Peta SKL Erosi dan Ketersediaan Air
Contoh Peta SKL untuk Pengembangan (Nilai SKL Total)

 

Peta Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Data DDDT LH dalam KLHS digunakan dalam pembahasan 6 muatan KLHS sesuai dengan pasal 16 UU No 32 tahun 2009. Namun bisa juga dijadikan sebagai indikator isu-isu terkait resiko lingkungan hidup di suatu wilayah baik. Hal penting lain terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah status daya dukungnya, apakah masih baik ataukah sudah terlampaui. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisisnya biasanya adalah analisis supply and demand. Contohnya jika hasil analisis menunjukan bahwa kebutuhan lahan 10 tahun ke depan adalah 5.000 ha, sedangkan lahan tersedia (kelas I – IV) hanya ada 4.000 ha, maka dalam 10 tahun ke depan status daya dukung lahannya sudah terlampaui. KLHK juga sudah membuat peta status daya dukung khusus untuk pangan dan air, hanya saja yang Lintasbumi ketahui untuk tahun 2016.

Selain data kondisi jasa ekosistem, Kementerian LHK juga pada tahun 2016 sebetulnya sudah mengeluarkan data kinerja (status) jasa ekosistem khusus untuk penyediaan pangan dan air, yang berbasis grid. Klasifikasi kinerja atau statusnya terbagi ke dalam 2 kelas yaitu terlampaui dan belum terlampaui. Seperti contohnya di bawah ini untuk status di Pulau Jawa, di mana warna hijau adalah belum terlampaui dan merah berarti sudah terlampaui. Untuk peta status yang terbaru belum ada

 

Akses Ke Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Bagaimana memperoleh peta DDDT LH ini? Untuk yang versi KLHK kemungkinan harus secara resmi mengajukan permintaan data ke KLHK ataupun melalui ‘jaringan offline‘ lainnya. Sedangkan untuk yang versi pemprov/pemkab beberapa di antaranya ada yang sudah dipublish di webgis/geoportal ataupun arcgis rest service nya sehingga bisa diunduh.



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.