Luas resmi suatu wilayah secara administrastif di Indonesia sebetulnya sudah ada datanya dan dituangkan dalam bentuk kebijakan seperti peraturan menteri, pun bisa diakses di situs BPS. Namun masyarakat umum sulit untuk mengetahui bagaimana luas tersebut dihasilkan, bagaimana mengukurnya, siapa yang melakukan, dan pertanyaan lainnya?.
Bagaimana kalau luas kabupaten kita hitung sendiri secara SIG, apakah sama atau paling tidak mendekati dengan data luas yang resmi? Nah kali ini Lintasbumi menyajikan postingan yang merupakan update dari tulisan Lintasbumi di blog lama (lintasbumi.blogspot.com). Utak-atik kali ini mencoba merekalkulasi luas kabupaten dan diperingkat berdasarkan yang terkecil saja sebanyak 11 peringkat.
Harap diketahui basis data yang digunakan untuk utak-atik ini adalah data spasial (shapefile), sehingga mungkin akan ada sisi-sisi yang menjadi diskursus, diskusi, bahkan mungkin perdebatan bagi para pembaca sekalian. Hasil utak-atik subyektif sifatnya, karena analisis yang berbasis data spasial bergantung kepada siapa pembuat data spasialnya (wali data), seberapa dalam kedetailan atau skala data spasialnya, metode apa yang digunakan untuk mengolahnya, dan seterusnya.
Dalam rentang 7 tahun dari postingan Kabupaten Terkecil di blog lama tentunya telah banyak perubahan pada beberapa wilayah, seperti misal adanya pemekaran wilayah kabupaten yang tentu saja menyebabkan perubahan luas wilayah. Pada update kali ini, memang beberapa kabupaten yang pada tahun 2013 masuk 10 urutan luas terkecil, menjadi ‘terlempar’.
Analisis luas yang digunakan lintas bumi menggunakan QGIS, data yang digunakan adalah shp batas administrasi dari BPS tahun 2016, perhitungan luas dengan satuan hektar pada proyeksi World Cylindrical Equal Area (WCEA), sphere tetap WGS 1984. WCEA ini dipilih dengan pertimbangan jika menggunakan UTM maka akan mendistrosi beberapa kabupaten yang masuk lebih dari satu zone, dan proyeksi ini cocok untuk wilayah khatulistiwa (equator).
Kriteria terkecil di sini adalah luas wilayah kabupaten pada proyeksi WCEA < 50,000 ha. Hasil pemeringkatan mendapatkan 11 kabupaten terkecil, itu tentu bukan bersifat resmi. Selain itu dari pengamatan lintasbumi kedetailan poligon batas administrasi dari BPS hanya 70-80% dan ikut mempengaruhi bentuk wilayah. Ini bisa dimaklumi karena skala petanya kecil sehingga delineasi poligonnya tidak detail (ada generalisasi atau ada beberapa poligon/pulau yang tidak terdijit), dan bisa saja sumbernya pun memang tidak detail juga. Lalu faktor lain adalah batas kabupaten di daratan juga bisa saja berbeda antara shp BPS itu dengan yang resmi di pemda masing-masing, dan tentu banyak faktor lainnya yang bisa mempengaruhi hasil perhitungan luas.
Untuk itu rujukan luas wilayah resmi kabupaten tetap mengikuti publikasi institusi pemerintah, walaupun terkadang antara OPD/dinas-dinas di satu daerah pun bisa mempunyai data luas wilayah yang berbeda, pun antara lembaga pemerintah daerah dan pusat. Di postingan sini disajikan juga luas resmi dari BPS sebagai pembanding, karena data BPS adalah official alias resmi yang dipayungi oleh undang-undang.
Apa saja kabupaten yang baru yang masuk 11 urutan luas terkecil? Silahkan simak di bagian bawah;
1. Kabupaten (Administratif) Kepulauan Seribu
Luas Resmi : 230.22 ha
Luas Daratan : 1,078.3 Ha
Provinsi : DKI Jakarta
Jumlah Kecamatan : 2
Jumlah Desa / Kelurahan : 6
Ibu Kota : Kecamatan Kepulauan Seribu Utara (P. Pramuka)
Tempat terkenal : Pulau Tidung, Pulau Onrust, Pulau Bidadari
2. Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro)
Luas Resmi : 275.95 km2
Luas Daratan : 22,001.1 Ha
Provinsi : Sulawesi Utara
Jumlah Kecamatan : 10
Jumlah Desa / Kelurahan : 93
Ibu Kota : Kecamatan Siau Barat (Ondong)
Kabupaten ini berasal dari Pemekaran Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Pada Tahun 2007
Tempat terkenal : Pulau Mahoro, Pulau Makalehi, Gn. api Karangetang.
3. Kabupaten Klungkung
Luas Resmi : 31.500 Ha
Luas Daratan : 31,562.5 Ha
Provinsi : Bali
Jumlah Kecamatan : 4
Jumlah Desa / Kelurahan : 59
Ibu Kota : Kecamatan Klungkung (Semarapura)
4. Kabupaten Gianyar
Luas Resmi : 368 km2
Luas Daratan : 36,526.4 Ha
Provinsi : Bali
Jumlah Kecamatan : 7
Jumlah Desa / Kelurahan : 70
Ibu Kota : Kecamatan Gianyar
5. Kabupaten Badung
Luas Resmi : 418.52 km2
Luas Daratan : 39,818.6 Ha
Provinsi : Bali
Jumlah Kecamatan : 6
Jumlah Desa / Kelurahan : 167
Ibu Kota : Kecamatan Mengwi (Mangupura)
6. Kabupaten Bantaeng
Luas Resmi : 395.83 km2
Luas Daratan : 39,884.1 Ha
Provinsi : Sulawesi Selatan
Jumlah Kecamatan : 8
Jumlah Desa / Kelurahan : 67
Ibu Kota : Kecamatan Bantaeng
7. Kabupaten Kudus
Luas Resmi : 42,515.64 ha
Luas Daratan : 43,552.8 Ha
Provinsi : Jawa Tengah
Jumlah Kecamatan : 9
Jumlah Desa / Kelurahan : 132
Ibu Kota : Kecamatan Kota
8. Kabupaten Nias Barat
Luas Resmi : 520.34 km2
Luas Daratan : 45,661.7 Ha
Provinsi : Sumatera Utara
Jumlah Kecamatan : 8
Jumlah Desa / Kelurahan : 110
Ibu Kota : Kecamatan Lahomi
Merupakan pemekaran dari Kabupaten Nias tahun 2009
Tempat terkenal : Pulau Asu, Pulau Bawa
9. Kabupaten Sabu Raijua
Luas Resmi : 460.47 km2
Luas Daratan : 46,102.1 Ha
Provinsi : Nusa Tenggara Timur
Jumlah Kecamatan : 6
Jumlah Desa / Kelurahan : 63
Ibu Kota : Kecamatan Sabu Barat
Merupakan pemekaran dari Kabupaten Kupang di tahun 2008
Tempat terkenal : Kelabba Maja, Kampung Adat Namata.
10. Kabupaten Wakatobi
Luas Resmi : 472.62 km2
Luas Daratan : 47,687.3 Ha
Provinsi : Sulawesi Tenggara
Jumlah Kecamatan : 8
Jumlah Desa / Kelurahan : 100
Ibu Kota : Kecamatan Wangi Wangi
Merupakan pemekaran dari Kabupaten Buton di tahun 2003
Tempat terkenal : Taman Nasional Kepulauan Wakatobi
11. Kabupaten Sukoharjo
Luas Resmi : 466,7 km2
Luas Daratan : 49,355.3 Ha
Provinsi : Jawa Tengah
Jumlah Kecamatan : 12
Jumlah Desa / Kelurahan : 167
Ibu Kota : Kecamatan Sukoharjo
Demikian kira-kira hasil dari utak-atik yang dilakukan lintasbumi, sekedar ingin memberikan gambaran saja agar menjadi pengetahuan umum berbasis data spasial. Karena tidak menggunakan data resmi, jadi tentu saja informasi di postingan ini pun tidak bisa menjadi rujukan resmi. Untuk informasi luas yang resmi silahkan mendapatkannya dari lembaga pemerintah yang berwenang seperti BPS, Kemendagri, Bappenas, BIG, dan lainnya.
Dihimpun dan diolah dari berbagai sumber.
Informasi kabupaten / kota resmi silahkan kunjungi situs kemendagri.
Leave a Reply