Maksud Hati Mendownload Shp Desa Indonesia Gratisan, Yang Terjadi Justru…..

Peta #1, dari situs info-geospasial.com

Situs tersebut tidak hanya berbagi peta desa, tapi juga anda bisa mengunduh peta lainnya seperti batas provinsi, kabuaten, kecamatan, sungai, pantai, dan lain-lain, dan ada 2 versi file peta desa. Pertama memiliki ukuran shp 101 MB dan kedua Desa Podes BPS 476 MB (setelah diekstrak). Untuk versi pertama dari cek tabel atribut terdapat 66.187 poligon, terdapat kolom nama provinsi sampai desa, ada kolom kode BPS namun ternyata hanya kecamatan dan sebagian besar tidak terisi. Cek poligon menemukan adanya beberapa poligon desa yang hilang, Provinsi Kalimantan Utara belum ada masih bagian Kaltim. Ketika dikomparasi dengan Kabupaten Buru ternyata di data ini belum ada, masih merupakan bagian Kabupaten Maluku Tengah, bisa dipastikan ini adalah data lama. (Peta 1A)

Untuk peta versi kedua Podes BPS 2014 berukuran 476 MB (setelah diekstrak), dari cek tabel atribut terdapat 81.133 poligon, terdapat kolom nama provinsi sampai desa dan ada kolom kode BPS yang terisi untuk semua tingkatan (provinsi sampai desa). Versi kedua ini termasuk lengkap namun hati-hati ada nama kecamatan dan desa yang beratribut danau atau hutan. Pengecekan dengan Kabupaten Buru sudah sesuai yaitu 10 Kecamatan, berarti shp ini up to date, good! (Peta 1B)

Peta #2, dari situs Agus Nepster

Halaman berbagai data shp di situs ini sama dengan nomor 1, peta desanya sama dengan versi pertama situs no 1, masih data lama.

Peta #3, dari situs Lab SIG UM Purwokerto

Halaman situs ini khusus berbagi peta desa. Ukuran file shp 68.6 MB (setelah diekstrak), dari cek tabel atribut terdapat 66.290 poligon, terdapat kolom nama provinsi sampai desa, beserta luasnya, tidak ada kolom kode BPS, Provinsi Kalimantan Utara belum ada masih bagian Kaltim. Ternyata setelah dikomparasi dengan Kabupaten Buru pun ternyata di data ini belum ada, masih merupakan bagian Kabupaten Maluku Tengah, bisa dipastikan ini adalah data lama juga.

Peta #4, dari situs Lentera Merah

Halaman berbagai data shp di situs ini sama dengan nomor 1, peta desanya sama dengan versi pertama situs no 1, masih data lama.

Peta #5, dari situs Geotekno

Situs yang dikelola oleh teman Lintasbumi mas Edi Purnomo ini di halaman tersebut khusus berbagai data Peta Administrasi Indonesia [Data PODES], postingan tahun 2012. Lintasbumingnya pada shp yang dibagikan belum semua provinsi ada shp nya, baru 20 provinsi saja (dibuat terpisah per provinsi dan kabupaten). Ukuran total file shp 109 MB (setelah diekstrak). Namun untungnya Provinsi Maluku yang Lintasbumi maksud ada. Setelah Lintasbumi cek dan di symbology ternyata di peta versi ini baru ada 5 Kecamatan di Kabupaten Buru, Kalimantan Utara juga belum ada (masih Kaltim).

Peta #6, versi offline (tambahan)

Secara offline Lintasbumi tetap tanya sana tanya sini untuk bisa mendapatkan shp desa Kabupaten Buru versi lain, setelah berhari-hari dan menjelang waktu survey tanggal 5 November akhirnya satu teman Lintasbumi di konsultan berbaik hati berbagi data shp desa Indonesia yang dia punya, file shp tersebut berukuran 263 MB, atribut sama dengan Peta 1B. Menurutnyapeta tersebut sesuai PODES BPS, bertarikh tahun 2016 (sebagai info PODES BPS terakhir tahun 2014, tahun 2019 ini katanya sudah keluar PODES 2018 tapi Lintasbumi belum mendapat informasi lanjutannya lagi).

Perbandingan

Berikut ini adalah perbandingan ke 6 peta tersebut dalam QGIS;

1 –> Garis Batas

Kalau kita bicara garis batas, selalu saja ada perbedaan. Perbedaan garis batas administrasi pada peta di negara ini adalah suatu perdebatan yang Lintasbumi fikir tiada akan ada habisnya. Banyak institusi yang membuat peta baik pemerintah maupun swasta, jadi itu manusiawi. Namun sejauh yang Lintasbumi tahu belum ada suatu kebijakan entah itu berupa UU, Perpres, PP, dan sebagainya yang ‘memerintahkan’ bahwa acuan garis batas administrasi adalah apa, baru UU 4/2011 Geospasial dan PP 9/2014 yang ‘memerintahkan’ pembuatan peta tematik harus mengacu pada peta dasar BIG, namun untuk batas data BIG belum bisa dijadikan acuan. Memang sih kesepakatan garis batas antar pemerintah daerah yang berbatasan terkadang masih bermasalah, apalagi jika menyangkut tanah milik pribadi dan sumber daya alam yang bernilai tinggi.

Ketika data-data garis batas sudah menjadi ‘barang di dunia maya’ dan pihak yang men-share tidak memberikan info, maka susah bagi kita untuk melacak itu peta versi siapa atau lembaga mana. Itulah yang terjadi dengan 5 data gratis dari situs di atas. Hasil pengecekan di QGIS menunjukan ada 3 versi garis batas desa (dan kecamatan). Kelompok pertama versi peta 1A, 2, dan 4. Kelompok kedua versi peta 5. Kelompok ketiga versi peta no 1B dan 6, lihat gambar di bawah. Hal lainnya menunjukan bahwa garis batas versi peta 5 tidak memasukan Pulau Ambelau di sebelah selatan Pulau Buru (masuk Kabupaten Buru Selatan), sementara pada peta 4 ada tapi salah bentuk dan posisi pulaunya. Ini kemungkinan bisa terjadi di pulau-pulau lain pada data tersebut.

2 –> Posisi Garis Pantai

Jika dibandingkan dengan Google Map ternyata garis pantai pada peta 1A, 2, dan 4 bergeser ke arah barat sejauh 700 meter, jika diperbesar malah antara peta 1A dan 4 juga berbeda posisi garis walaupun ‘sedikit’. Sementara untuk peta 1B, peta 5, dan peta 6 relatif sama dengan garis pantai di Google Map.

Namun jika diperbear lagi lebih detil untuk peta 5 dan grup peta 1B/6, sebagai contoh diperbesar di sekitar Kota Ambon, terlihat keduanya juga berbeda versi garis batas desa baik di dalam maupun garis pantainya, garis batas peta 5 terlihat lebih ‘pas’ dengan garis pantai citra Google Satellite.

3 –> Data Atribut

Ini yang juga penting, karena peta 1A, 2, 3, 4 dan 5 tidak up to date, maka Lintasbumi melakukan pengecekan lagi. Kebetulan Lintasbumi akan survey di Kecamatan Fena Leisela, dan menurut data BPS di sana terdapat 13 desa. Itu artinya di setiap shp nama dan jumlah desa seharusnya sama dong dengan BPS.

Hasil pengecekan oleh Lintasbumi menunjukan kedua peta telah mempunyai atribut yang sama dengan data BPS, bedanya kalau peta 1B belum di ‘dissolve‘ sedangkan yang peta 6 sudah.

Berdasar tiga kriteria itu, akhirnya Lintasbumi memutuskan memakai versi shp peta no 6. Peta Kecamatan Fenaleisela dan lokasi Danau Rana yang menjadi tujuan Lintasbumi, bisa dilihat di akhir posting ini. Happy ending-nya Lintasbumi tetap terbang ke Pulau Buru dengan maskapai lain dan Alhamdulillah kembali lagi ke Bogor dengan selamat sehingga masih bisa berbagi dengan anda saat ini.

Mohon maaf peta 6 belum bisa Lintasbumi share berhubung ada pesan dari sponsor, setidaknya untuk saat ini. Namun kalau anda rajin deep searching di Internet bisa saja anda menemukannya di tempat lain.

So, jika anda sedang membutuhkan shp batas desa gratis dan ingin mengunduhnya dari dunia maya, itu tadi beberapa sumber yang bisa dieksplorasi. Mudah-mudahan pengalaman Lintasbumi ini bisa menjadi pertimbangan anda, dari manapun nantinya peta yang akan anda pilih.