Pejuang Data Spasial Versi Masyarakat

3. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)

Nah kalau anda yang ingin informasi di mana saja wilayah-wilayah masyarakat adat di Indonesia maka salah satu rujukannya adalah data dari lembaga yang satu ini. Sama seperti 2 lembaga di atas, BRWA juga berpusat di Bogor. Lintasbumi tidak mengetahui pendiriannya secara langsung. Menurut situsnya BRWA, lembaga ini secara resmi berdiri tahun 2010 atas inisiatif 5 LSM. Dulunya sih sejarahnya merupakan satu badan otonom yang mencatat dan memetakan wilayah-wilayah masyarakat adat yang berada di bawah naungan lembaga Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN. Barulah pada tahun 2017 BRWA menjadi lembaga tersendiri yang terpisah dari AMAN, berbentuk yayasan.

Harap diketahui juga, selain AMAN, dua lembaga di atas yaitu JKPP dan FWI juga merupakan pendiri dari BRWA ini. Walaupun sebuah LSM namun peran BRWA dalam menjaga eksistensi wilayah adat sangatlah penting. Lembaga ini menggunakan pencatatan atau dokumentasi lokasi wilayah-wilayah adat dengan pendekatan teknologi geospasial (pemetaan partisipatif, SIG, dan mungkin drone atau juga penginderaan jauh). Di sisi lain sampai saat ini wilayah-wilayah adat masih jarang terpetakan apalagi secara formal diakui oleh pemerintah (bersertifikat), mungkin kalaupun ada baru sedikit. Sehingga data-data peta wilayah adat yang berhasil diarsipkan oleh BRWA ini tentu sangat penting untuk menjaga eksistensi masyarakat adat di Indonesia yang banyak jumlahnya serta tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Yang tak kalah penting dari peran BRWA ini adalah selain memetakan dan mencatat wilayah adat, juga berusaha untuk mendaftarkan hasil pemetaannya tersebut ke dalam sistem administrasi pertanahan di Indonesia agar bisa diakui secara resmi oleh pemerintah (tersertifikasi). Sehingga dengan demikian prinsip-prinsip pengelolaan data spasial yang dijalankan BRWA ini betul-betul menggunakan sistem informasi geospasial yang bisa diakui oleh pemerintah, baik secara geodetis, kartografis, dan aspek legal lainnya.

Menurut berita di situsnya (https://www.brwa.or.id), sampai tahun 2022 ini BRWA telah meregistrasi 1.091 peta wilayah adat dengan luas mencapai sekitar 17,6 juta hektar, tersebar di 29 provinsi dan 141 kabupaten/kota. Sebanyak 14,2 juta hektar yang sudah teregistrasi, 2,7 juta hektar yang terverifikasi dan 612 ribu hektar yang telah tersertifikasi, mencakup 42 peta. Berita gembiranya ada sekitar 176 wilayah adat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan luas mencapai 2,69 juta hektar, tentu itu merupakan satu hal yang patut diapresiasi dan menunjukan pentingnya data spasial wilayah-wilayah adat. Secara webgis lokasi wilayah adat yang sudah terpetakan BRWA bisa dilihat di sini.

Webgis wilayah adat di situs BRWA

Selain ketiga lembaga di atas, pastinya banyak juga LSM-LSM lainnya yang menggunakan data spasial, namun yang memang konsennya khusus ke data spasial rasanya tidaklah terlalu banyak. Lembaga-lembaga di luar jaringan ketiga lembaga di atas banyak yang melakukan pemetaan partisipatif, pun dengan pengelolaan data spasial dengan SIG dan Inderaja, namun kebanyakan sebagai supporting kegiatan lain bukan sebagai konsen utama.

Berbicara pemetaan partisipatif, sebetulnya tahun 2014 BIG sudah meluncurkan aplikasi pemetaan partisipatif yang disebut Peta Kita, dengan harapan masyarakat yang mempunyai informasi baru terkait obyek peta bisa menggambarkannya di aplikasi itu (tentunya setelah terdaftar). Informasi itu teorinya akan diverifikasi oleh tim BIG dan jika ok maka akan diadopsi ke peta (mungkin peta RBI). Tapi gimana kabarnya ya sekarang, gimana nih gaungnya, sejauh mana manfaat dan informasi yang telah berhasil dikumpulkan? Kiranya kita sebagai masyarakat juga harusnya tahu ya. Situsnya sih masih ada di https://petakita.big.go.id/ atau di aplikasi android. Anda pernah menggunakannya? Share donk pengalamannya di komen postingan ini.

Peran lembaga-lembaga masyarakat yang konsennya di data spasial wilayah masyarakat tentu saja sangat penting mengingat pemerintah mempunyai keterbatasan dalam mendokumentasikan dan memetakan wilayah-wilayah masyarakat. Biasanya mereka melibatkan masyarakat dan stakeholder lokal secara langsung dalam kegiatan pemetaannya, sehingga mereka bisa lebih masuk dan diterima masyarakat apalagi masyarakat adat yang mempunyai aturan-aturan tersendiri. Dengan adanya data-data spasial yang mereka hasilkan, publik menjadi tahu bahwa ada permasalahan-permasalahan lain di masyarakat atau lingkungannya yang selama ini jarang terpublikasikan.



About Lintas Bumi 125 Articles
Lintas Bumi adalah blog berbagi info, trik, dan data seputar dunia informasi geospasial baik nasional ataupun global.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*