Harap Tahu Nih Bro… Peraturan Terkait Peta

Saat ini penggunaan peta telah meluas di berbagai bidang dan keahlian. Peta tidak hanya ‘milik’ ahli geodesi, geografi, geologi, atau kehutanan. Berkembangnya Sistem Informasi Geografis, Penginderaan Jauh, dan juga internet telah memudahkan penggunaan peta oleh publik, dan menyadarkan serta memperluas pentingnya penggunaan data spasial di berbagai bidang.

Teknologi komputer juga telah memungkinkan siapa saja yang mempunyai skill komputer dan pengetahuan peta bisa membuat peta dengan mudah. Karena siapa saja bisa membuat peta, akhirnya peta menjadi barang yang tidak eksklusif lagi. Akibatnya muncul berbagai versi tema, desain dan kedetailan peta, terutama yang sifatnya peta tematik.  Hal itu tentu saja tidak terlepas dari kebutuhan dan kepentinan pembuatnya.

Adanya berbagai versi peta tadi salah satu dampaknya adalah menimbulkan banyak sekali ketidak seragaman atau tumpang tindih penarikan garis (delineasi) batas, entah itu batas administrasi wilayah, batas perizinan, garis pantai, alur sungai, dan lain-lain. Hal itu malah membingungkan pengguna peta lainnya.

 

Kebijakan Satu Peta

Sampai pada akhirnya saat ini muncul kesadaran dari pemerintah untuk menyelaraskan kembali ketidakseragaman ataupun tumpang tindihnya batas-batas tersebut melalui kebijakan satu peta (one map policy). Soalnya peta juga menjadi salah satu instrumen untuk investasi yang lagi hebat-hebatnya di dorong pemerintah. Kalau banyak peta dan tidak seragam batasnya alias tumpang tindih, investor jadi bingung untuk mencari lokasi, dan akibatnya investasi menjadi terhambat.

Peta memetakan lokasi, lokasi adalah kunci dalam berbisnis. Maka peta terkait dengan kemudahan dan kepraktisan birokrasi bagi kebutuhan perizinan, data spasial kini penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan satu peta diharapkan mendorong stakeholder perpetaan agar mau berkolaborasi menciptakan informasi peta yang dibutuhkan masyarakat, yang bisa selaras, tidak membingungkan, dan mudah diakses oleh publik. Biarpun demikian, karena peta dibatasi aturan geodesi dan kartogarfi maka tentu aturan-aturan yang mengaturnya tetap harus digunakan.



Aturan Perpetaan Indonesia

Sudah sejak lama pada bidang-bidang tertentu pemerintah telah menetapkan standar pembuatan peta, sudah diatur apa dan bagaimana suatu peta tematik di bidang tertentu harus dibuat dan terutama yang menyangkut kepentingan publik. Standar itu dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan dari mulai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Dirjen / Ka Badan, dan seterusnya sampai ke level operasional. Namun demikian aturan-aturan itu juga bisa berubah menyesuaikan dengan kebutuhan dan situasi / kondisi yang berkembang.

Untuk itu bagi praktisi SIG dan Inderaja khususnya di Indonesia tentunya harus mengetahui hal ini, terutama jika mengerjakan pembuatan-pembuatan peta dari pemerintah. Secara umum ada 2 jenis peta (informasi geospasial) yaitu dasar dan tematik. Untuk informasi geospasial dasar (IGD) / peta dasar sesuai UU No. 4 tahun 2011 dibuat oleh pemerintah dalam hal ini Badan Informasi Geospasial, sedangkan untuk informasi geospasial tematik (IGT) bisa dibuat oleh siapapun dengan tetap mengacu pada IGD.

Berikut ini adalah beberapa peraturan yang berhasil lintas bumi rangkum terutama yang berlaku sejak tahun 2010 sampai per Juli 2020.

Undang-Undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011
Tentang Informasi Geospasial

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013
Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018
Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019
Tentang Rencana Tata Ruang Laut


Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016
Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1: 50.000

Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019
Tentang Tata Cara Penetapan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Peraturan Dirjen / Ka Badan

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 16 Tahun 2014
Tentang Tata Cara Pengelolaan Peta Rencana Tata Ruang

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016
Tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Nomor: P. 6/Pktl/Setdit/Kum.1/11/2017
Tentang Petunjuk Teknis Penggambaran Dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Peraturan Badan Informasi Geospasial nomor 12 Tahun 2017
Tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar

Harap dicatat bahwa selain aturan-aturan tersebut, juga terdapat SNI atau Standar Nasional Indonesia untuk peta di Indonesia, seperti misalnya untuk klasifikasi penggunaan lahan pada skala tertentu, dan sebagainya yang bisa diunduh di situs BSN.

UNDUH PERATURAN PERPETAAN INDONESIA PER AGUSTUS 2020



2 komentar tentang “Harap Tahu Nih Bro… Peraturan Terkait Peta”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *