Harap Tahu Nih Bro… Peraturan Terkait Peta

Saat ini penggunaan peta telah meluas di berbagai bidang dan keahlian tidak hanya ‘milik’ ahli geodesi, geografi, geologi, atau kehutanan. Berkembangnya Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh telah menyadarkan dan memperluas penggunaan data spasial di berbagai bidang, teknologi digital (komputer) juga telah memungkinkan siapa saja yang mempunyai skill komputer dan pengetahuan peta bisa membuat peta dengan mudah. Karena ‘siapa saja’ bisa membuat peta, sebagai akibatnya muncul berbagai versi desain dan kedetailan peta baik dasar ataupun tematik sesuai kebutuhan dan kepentinan pembuatnya. Di sisi yang lain berbagai versi (informasi pada) peta tersebut salah satunya menimbulkan berbagai masalah seperti misalnya ketidak seragaman atau tumpang tindih batas entah itu batas administrasi wilayah, perizinan, dan lain-lain. Sampai pada akhirnya saat ini muncul kesadaran dari pemerintah untuk menyelaraskan (kembali) batas-batas tersebut melalui kebijakan satu peta, hal itu terkait dengan kemudahan dan kepraktisan birokrasi untuk kebutuhan perizinan untuk investasi, karena data spasial juga terkait dengan kebutuhan ekonomi.

Sejak dulu sebetulnya untuk bidang-bidang tertentu pemerintah telah menetapkan standar pembuatan peta, yaitu apa dan bagaimana suatu peta harus dibuat untuk bidang-bidang tertentu, terutama yang menyangkut kepentingan publik. Standar itu dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan dari mulai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Dirjen / Ka Badan, dan seterusnya sampai ke struktur operasional. Namun aturan-aturan itu juga bisa berubah tergantung kebutuhan dan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk itu bagi praktisi SIG dan Inderaja tentunya harus mengetahui hal ini, terutama jika mengerjakan pembuatan-pembuatan peta dari pemerintah. Secara umum ada 2 jenis peta (informasi geospasial) yaitu dasar dan tematik. Untuk informasi geospasial dasar (IGD) atau peta dasar sesuai UU No. 4 tahun 2011 dubuat oleh pemerintah dalam hal ini Badan Informasi Geospasial, sedangkan untuk informasi geospasial tematik (IGT) bisa dibuat oleh siapapun dengan tetap mengacu pada IGD.

Berikut ini adalah beberapa peraturan yang berhasil lintas bumi rangkum terutama yang berlaku sejak tahun 2010 sampai per Juli 2020.

Undang-Undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011
Tentang Informasi Geospasial

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013
Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018
Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019
Tentang Rencana Tata Ruang Laut

Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016
Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1: 50.000

Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019
Tentang Tata Cara Penetapan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Peraturan Dirjen / Ka Badan

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 16 Tahun 2014
Tentang Tata Cara Pengelolaan Peta Rencana Tata Ruang

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016
Tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Nomor: P. 6/Pktl/Setdit/Kum.1/11/2017
Tentang Petunjuk Teknis Penggambaran Dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Peraturan Badan Informasi Geospasial nomor 12 Tahun 2017
Tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar

Harap dicatat bahwa selain aturan-aturan tersebut, juga terdapat SNI atau Standar Nasional Indonesia untuk peta di Indonesia, seperti misalnya untuk klasifikasi penggunaan lahan pada skala tertentu, dan sebagainya yang bisa diunduh di situs BSN.

UNDUH PERATURAN PERPETAAN INDONESIA PER AGUSTUS 2020

Bagikan ini:

2 komentar tentang “Harap Tahu Nih Bro… Peraturan Terkait Peta”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *